Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 2010 wajib menggunakan prosedur lelang
Akhirnya, setelah informasi dan produk hukum yang simpang siur kesana kemari, juga berbagai diskusi yang juga terjadi pada blog saya mengenai Prosedur Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dari Segi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagi ini saya memperoleh informasi bahwa sudah keluar Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.Surat edaran ini berdasar kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 khususnya pasal 18 ayat (5b) yang berbunyi “Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk blockgrant/hibah ke penerima manfaat atau sekolah”
Surat Edaran tersebut yang bernomor 2908/C.C3/KU/2010 Tanggal 14 Juni 2010 juga menyampaikan 3 hal, yaitu:
- Menetapkan mekanisma DAK bidang pendidikan melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003
- Menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan DAK masih dalam pembahasan dengan DPR
- Meminta kebupaten kota untuk mengubah mata anggaran dari belanja hibah menjadi belanja modal, melaksanakan lelang pada dinas pendidikan kabupaten/kota, mengalokasikan biaya lelang pada APBD, membentuk panitia lelang, serta membentuk tim teknis alat, buku, dan bangunan yang akan membantu panitia dalam menyeleksi barang sesuai petunjuk teknis DAK bidang pendidikan 2010
- Kalimat pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang/jasa yang ada pada UU No. 2 Tahun 2010 sebenarnya tidak dapat diterjemahkan sebagai lelang begitu saja. Karena menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola. Kecuali kalau kalimat UU tersebut tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan DAK harus menggunakan penyedia barang/jasa, maka sudah pasti harus lelang. Namun, rupanya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) hendak mengakhiri polemik yang ada dengan menetapkan bahwa seluruh pelaksanaan DAK wajib menggunakan penyedia barang/jasa yang berarti akan menggunakan prosedur penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan lelang umum untuk pengadaan barang/jasa dan jasa konstruksi, serta penunjukan langsung, seleksi langsung maupun seleksi umum untuk jasa konsultansi.
- Setiap daerah harus mengubah mata anggaran dari Belanja Hibah/Belanja Sosial menjadi Belanja Modal. Ini berarti barang-barang yang dibeli dari anggaran tersebut harus tercatat menjadi aset Kabupaten/Kota khususnya Aset di Dinas Pendidikan setempat. Belanja modal harus berujung pada Barang Inventaris yang harus tunduk pada aturan inventaris negara termasuk proses penghapusannya. Kalau mau dihibahkan ke sekolah, harus melalui prosedur audit dan penghapusan pada instansi awalnya.
- Harus segera terbentuk PPK dan Panitia Pengadaan di seluruh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menerima DAK Bidang Pendidikan. Ini berarti harus dilakukan sertifikasi pengadaan barang/jasa karena panitia pengadaan wajib bersertifkat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Saya kurang setuju dengan pembentukan tim teknis yang ada pada bagian ke 3 Surat Edaran tersebut, karena tidak ada satupun pasal pada Keppres 80 Tahun 2003 dan seluruh perubahannya yang memuat istilah tim teknis. Ini juga akan menjadi sumber permasalahan apabila terjadi penilaian yang salah oleh tim tersebut. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila hal itu terjadi ? Apakah tim teknis ? Atau panitia ?
Kalau melihat dari aturan yang ada, tentu saja panitia, karena yang berwenang untuk melakukan evaluasi adalah panitia pengadaan dan yang menetapkan pemenang adalah PPK. Jadi tim teknis bisa melarikan diri apabila terjadi permasalahan. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 10 ayat (4) butir b dan c sudah ditegaskan bahwa syarat panitia adalah memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan serta memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan. Juga pada pasal 10 ayat (6) telah ditekankan bahwa panitia harus memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. Satu lagi disebutkan bahwa tugas tim teknis adalah membantu panitia dalam melakukan evaluasi, sedangkan kita ketahui bersama bahwa evaluasi lelang sifatnya tertutup dan rahasia hingga pengumuman pemenang. Tugas evaluasi tidak dapat diwakilkan dan merupakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab khusus panitia berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (5) butir f.
- Berdasarkan butir 4 di atas, saya menyarankan agar JANGAN DIBENTUK TIM TEKNIS di setiap Dinas Pendidikan, namun mengangkat panitia yang memahami teknis yang akan diadakan. Apabila di dinas pendidikan tersebut tidak ada panitia yang memahami teknis barang yang akan diadakan, silakan mengambil dari institusi lain. Misalnya untuk bangunan dapat mengambil dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk buku bisa mengambil dari Perpustakaan Daerah, dan lain-lain. Saya khawatir, tim ini dapat menjadi celah untuk melaksanakan sanggahan di kemudian hari.
Tags: dak, dak 2010, keppres no 80, lkpp, pascakualifikasi, Pendidikan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, prakualifikasi, prosedur lelang
Pendidikan, Pengadaan Barang/Jasa | khalidmustafa | 
21 June 2010 12:18
Pendidikan, Pengadaan Barang/Jasa | khalidmustafa | 21 June 2010 12:18 
Bayangkan sulitnya daerah untuk memilih Judul buku yang tepat padahal Penerbit pun belum mengirimkan daftar buku untuk dipilih oleh PEMDA.
Mencari Kontraktor yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang cukup sulit, karena ada Fisik, ada pengadaan alat, ada pengadaan buku (Ribuan Judul/eks) dan pengadaan multi media dan Komputer.
Masalah judul, program DAK ini bukan program baru, dan sudah berlangsung beberapa tahun, kurikulum juga tidak berganti 1-2 tahun terakhir, jadi saya yakin setiap daerah sudah memiliki daftar judul yang dibutuhkan. Apalahi pola swakelola dengan pembelian langsung yang diganti lelang sudah membuat beberapa sekolah telah melakukan survai pada awal tahun ini.
Masalah kontraktor, kita tidak boleh berpikir dalam lingkup kabupaten/kota saja, karena batasan wilayah pengusaha dan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah seluruh Indonesia. Jadi nanti bisa saja pengusaha itu ikut lelang lintas propinsi.
Masalah bidang keahlian, justru tidak boleh digabung, karena masing-masing bidang harus memiliki SIUP dan ijin usaha yang sesuai untuk pengadaannya. Jadi jasa konstruksi hanya bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi, jangan ikut juga pengadaan buku dan komputernya. Kalau ada perusahaan yang bisa menyelenggarakan semua, kasihan perusahaan-perusahaan kecil akan dilibas habis.
Salam kenal dari ujung Sulawesi pak
Saya sangat berterima kasih dengan penjelasan bapak untuk pengelolaan DAK pendidikan 2010 dengan begitu kita di daerah menjadi jelas dan terang benderang pak.
tetapi ada tapinya pak sekaligus jadi bingung untuk itu mohon pencerahannya pak :
1. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat dak pendidikan di atur secara swakelola biasanya dari pabrikan selalu memberikan potongan sekitar 10 sampai 30% pak tetapi kenyataanya tidak pernah ada dana yang biasa disebut SHT akibat dari potongan itu yang dikembalikan ke negara Maklum nilainya kecil untuk dikembalikan dan laporannya sulit buat sekolah pak tetapi kalau ini menjadi tender nilainya kan terasa pak (perkiraan dana 9 T maka SHT ada sekitar 900 M kalau turunya 10 % pak bayangkan kalau turunya lebih ) akan dijadikan apa itu pak?
2. Mohon pencerahan juga pak seandainya ada pengusaha yang masuk ke satu daerah dengan memberikan potongan 30% dan dia memenangkan tender itu sementara di daerah lain ada pemenang dengan nilai yang jauh lebih tinggi pak apakah ini bukan menjadi acuan buat pemeriksa dalam hal ini inspektorat KPK BPK Banwas dll karena spesifikasi barang ini sama seluruh indonesia apalagi kalau tendernya pakai TKDN jadi nilai pabrikan bisa terbaca pak wah bakalan penjara penuh pak
3. kalau seamdainya hal ini terjadi siapa yang akan bertanggung jawab karena pengusulan OE khan bukan dari dinas kabupaten kota pak ini akan lebih banyak lagi orang di penjara pak
Akhir kata pak saya tetap OPTIMIS proses ini akan tetap berjalan karena kita sangat peduli akan kepentingan pendidikan di INDONESIA, DAN JUGA KARENA KITA MASIH INDONESIA PAK !!!!!!!!!
Salam buat pak menteri MAJU TERUS PAK MEMBELA YANG BENAR
@Suherman, nanti dilihat bagaimana kebijakan pemaketan anggaran. Program ini selain bertujuan untuk memajukan roda ekonomi melalui pengusaha juga bertujuan agar pendidikan dapat semakin maju melalui pengadaan yang efektif, efisien dan kredibel. Jadi, tidak boleh hanya melihat keuntungan satu sisi saja, melainkan juga sisi sekolah sebagai tujuan akhir program DAK
@santosbc dan AHYA, makasih pak.
Artinya, lelang boleh saja bulan Nopember – Desember, kemudian kontrak pada bulan Januari, sehigga program fisik sudah bisa dilaksanakan.
Tanpa adanya shock teraphy seperti DAK begini, maka sifat itu akan terus terjadi.
Sehingga, dengan adanya DAK yang sebenarnya dari segi waktu masih mencukupi, namun apabila tidak dapat dilaksanakan oleh daerah tersebut, maka dana DAK akan dikembalikan ke Kas Negara dan pemimpin daerah tersebut dianggap tidak becus dan tidak mampu mengelola anggaran.
Ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kabupaten/kota.
Menurut saya, pemaketan sebaiknya dilakukan berdasarkan jenis pengadaan yang disesuaikan dengan Bidang/Sub Bidang. Misalnya, buku itu tersendiri, alat peraga pendidikan juga tersendiri, komputer tersendiri, dan bangunan tersendiri. Hal ini agar penyedia barang/jasa yang ikut dapat lebih berkualitas karena merupakan perusahaan yang spesifik dan telah ahli di bidangnya.
Tapi pengalaman saya pak, beberapa pengusaha memang berani memberikan potongan harga yang luar biasa besar, karena mereka punya alasan yang kuat untuk hal tersebut. Sebuah perusahaan telekomunikasi bahkan pernah memberikan harga 0 (baca: nol) rupiah untuk penawarannya, karena mereka hanya mencari nama saja sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
Pada lelang surat suara tahun 2009 yang lalu, saat itu saya menjadi salah seorang panitia, perbedaan harga percetakan antar zona juga sangat besar, padahal jenis kertas dan tinta yang digunakan itu speknya sama di seluruh Indonesia. Rupanya hal ini berkaitan dengan stok kertas di masing-masing percetakan yang berbeda. Sebagian yang menawar paling murah rupanya memiliki stok berlimpah yang hendak mereka habiskan, jadi sengaja menjual hanya dengan harga modal.
Apabila terjadi efisiensi dalam proses pengadaan, maka sisa dana harus dikembalikan ke kas negara, dan melalui proses revisi anggaran, dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain.
Apalagi kalau lelang ini dapat dilaksanakan secara elektronik melalui e-Procurement, maka hasilnya akan lebih transparan.
Jadi, ini memang mengacu pada aturan yang terbaru.
@fathurrahman, kalau melihat surat edaran di atas, itu tidak mungkin dilakukan, karena MAK berubah dari Belanja Hibah ke Belanja Modal.
@anto, semoga penyusun juknis membaca keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 4 butir (b) dan Pasal 9 Ayat (3) butir (c).
baik swasta maupun negri biar ada keadilan untuk kaum kecil
1.apakah pemerintah kabupaten masih di anggap tidak becus dalam pengelolaan anggaran…….?
2.dalam HAL ini..siapa yang patut di salahkan..?
(a.)Pemerintah pusat atau (b.)pemerintah kabupaten….?
kenapa saya bertanya demikian…?
karna saya ada beberapa alasan untuk pertanyaan saya ini..mari kita ulas dari awal..
sejak di sahkannya dana DAK 2010,,saya membaca surat edaran dari derjen pendidikan yaitu bulan pebruari 2010.itu pelaksanaan DAK mengunakan metode SWAKELOLA,bahkan ada contoh lamfiran kontrak antara KEPSEK yang dapat bantuan tersebut dengan pemda,,
kedua..peraturan menteri NO.5 juga demikian
nahh… dari sana saya melihat kejanggalan demi ke janggalan nya..
dan membuat bertanya-tanya..
apakah surat yang di keluarkan oleh dirjen yang mengacu kepada permendiknas tidak di konsultasikan kepada DPR-RI komisi X yang mengurusi bidang pendidikan..?menurut saya belum..kenapa demikian
karna setelah muncul nya perubahan keppres no.2 thn 2010 pasal 18 ayat (5b),,,Ditjen Mandikdasmen langsung mengeluarkan surat edaran yang baru..
melihat HAL semacam ini..ini jelas sekali ada interfensi dari pengusaha besar yang menginginkan LELANG..kenapa saya berani mengatakan demikian..karna jauh sebelum keluarnya perubahan kppres no.2 thn 2010 terutama di pasal 18 ayat 5b.saya sudah mendengar langsung dari sumbernya..yang katanya..(saya menginginkan LELANG ..karna kalau SWAKELOLA saya kalah untuk berebut SP di sekolahan,dan saya akan coba interfensi kepada pihak yang membidangi masalah ini)kemudian saya jawab …(kalau kamu ingin DAK 2010 ini di lelang..?ini harus ada perubahan mata anggaran..dari HIBAH menjadi BELANJA MODAL).itu salah satu yang saya temui.boleh percaya boleh tidak…?
kemudian di surat edaran Ditjen Mandikdasmen kususnya di poin (e) (segera membentuk tim teknis alat,buku,bangunan yang terdiri dari orang2 yang mengerti masalah teknis dan spesifikasi masing2 kegiatan tersebut)..itu jelas sekali,panitia dalam evaluasi penentuan pemenang lelang akan di interfensi oleh tim teknis..dan pelelangan jadi tidak sehat..!..kalau hal yang demikian ini terjadi..?maaf sebelumnya kepada bapak dan kawan kawan yang ada di blog ini…saya berani memasang nama pemenang lelang di blog ini pada saat pemasukan penawaran atau sebelum pengumuman pemenang terutama di daerah saya,,dan saya berani taruhan…!bagi bapak-bapak atau kawan-kawan yang ada di blog ini yang membaca komentar saya ini pasti paham maksud saya..meski belum saya uraikan lebih panjang dan lebar lagi..
melihat hal semacam ini,,kadang saya tertawa sendiri,dan kadang saya kasihan sama pemerintah kabupaten,,karna saat ini pemerintah kabupaten di landa kebingungan..mau bergerak cepat,juknis belum keluar,nunggunya kelamaan takut waktu yang tidak cukup,,buah simalakama,andai saja pemerintah daerah terpencil punya wawasan yang luas dalam membidangi tatacara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah se perti bapak.mungkin mereka santai-santai saja dalam hal ini..kadang saya lihat oknum yang ingin memanfaat hal ini,,saya sebut saja,seperti LSM,kejaksaan yang datang memeriksa.ujung-2 nya duit juga yang merika cari,,kalau salah ya..pastilah ada kalau di cari2,,tapi kesalah yang bukan merupakan faktor dari prosedur lelang saya rasa tidak terlalu segnifikan untuk di salahkan.dan itulah salah satu kelebihan dan kekurangan hukum yang ada di negeri yang selama ini kita cintai..
dan saat ini saya ingin sekali menyampaikan sebuah asfirasi saya kepada wakil rakyat khususnya di komisi X yang membidangi bidang pendidikan,,(bapak/ibu yang saya hormati dan yang saya hargai,,tolong untuk DAK 2010 tetap pada dana HIBAH,,karna pemerintah daerah masih belum siap untuk melelang,di karnakan berbagai macam hal,pertama WAKTU,kedua terbentur dengan PILKADA daerah sehingga DPA yang ada masih belum habis di lelang,,dll..kalau bisa untuk DAK 2011 saja yang demikian sehingga pemerintah kabupaten sudah mempersiapkan diri untuk melelangnya)mimpi lah kalau sudah begini asfirasi saya di terima..sekian dari saya pak..terima kasih..monggoooo……
Utk mengoptimalkan mekanisme swakelola biar mendapatkan kualitas barang maupun rekanan yang bonafid dilaksanakan prosedur pemilihan yang baik. Antara lain dengan seleksi administrasi dan kualifikasi rekanan, presentasi dan gelar produk yang ditawarkan rekanan ( harus dilengkapi dg sertifikat barang/ uji kelulusan dari pihak terkait ). Hal tsb sudah dilaksanakan beberapa Kab/Kota pada DAK sebelumnya. Dan kondisi tsb tidak menimbulkan gejolak..kondusif..aman dan nyaman.
UU Jasa Konstruksi juga mengatur jasa konstruksi secara umum, sedangkan konstruksi di DAK juga diatur oleh UU lain, yaitu UU Sisdiknas dan UU BHP (yang BHP sudah dibatalkan oleh MK)
@Haroen, sepertinya dalam waktu dekat, karena tim Diknas sudah mulai ke proses persiapan sosialisasi Juknisnya
Apabila hal ini bener terjadi,merupakan jalan terbaik utk menghilangkan polemik dan resiko yang akan terjadi di dlm pelaksanaan DAK nanti.Apalagi Dinas Pendidikan Kab/Kota sudah sangat siap melaksanakan DAK 2010 secara swakelola.
@anto, boleh tahu rujukan info terbaru itu pak ? Syukur-syukur kalau sudah ada surat resmi yang menekankan hal tersebut agar bisa segera disebarkan ke daerah.
Kalau masalah aturan, memang benar ini tabrakan antara UU No. 20/2003 dan UU No. 2/2010
Kalau UU No. 20/2003 yang harus diikuti, maka UU No. 2/2010 haru diubah dan begitu pula sebaliknya.
Memang penyusun UU kita ini sering menyusun tanpa melihat UU sebelumnya
Jadinya tabrakan melulu, pantas kalau banyak UU yang dibatalkan oleh MK
Pak mohon bantuannya dimana bisa download juklak DAK 2010, Supaya kita bisa langsung adakan tender pak
thanks
Sekian dari say..mohon maaf kalau ada salah khlilaf..wassalamualaikum..
@Harry, apa sudah ada hasilnya pak ?
@mikey, memang benar bahwa sebuah aturan tidak dapat berlaku surut. Tetapi khusus masalah DAK mohon dicek kembali masalah pendanaannya. Jangan sampai proses Swakelola sudah dilaksanakan tapi terakhir pada saat rekanan menagih pembayaran malah uangnya tidak bisa keluar karena perubahan Mata Anggaran.
@kakamiax, dasarnya adalah Undang-Undang yang kedudukan hukumnya jauh di atas Permendiknas
@swakelola, sampai hari ini saya juga belum memperoleh juklaknya pak.
@Adris, setuju pak….kalau masalah kapan, seharusnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
@Rama, harus…
@Suherman, kalau masalah intervensi saya tidak tahu, kalau masalah waktu pelaksanaan, saya dengar sedang diusahakan agar waktu pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran diupayakan dapat melewati tahun anggaran 2011. Masalah pemihakan, harusnya dapat dilakukan melalui mekanisme pemaketan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003
@Ragil, bagaimana mau di lelangkan kalau jenis barang masih belum ada ? Jenis dan jumlah barang khan tercantum dalam juknis. Juga metode pemasukan dokumen, metode evaluasi, dan prosedur lainnya juga ada pada juknis. Jadi, jangan dilelangkan dulu.
Saya ingin memberikan komentar berdasarkan data yang ada :
1. UU no 2 tahun 2010 terbit bulan Mei 2010, oke dan harus dilaksanakan perubahan sesuai ketentuan.
2. Surat Edaran Dirjend Kementrian Diknas kepada bupati 14 Juni 2010,perihal perubahan mata anggaran dari belanja hibah menjadi belanja modal. Untuk melakukan perubahan mata anggaran tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam permendagri 13, agar tercantum dalam APBD perubahan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan APBD-P oleh tim anggaran eksekutif, belum lagi dibahas di tingkat legislatif, sehingga diperkirakan pengesahan APBD-P sekitar bulan september.
Penandatanganan SPPBJ/kontrak dilaks setelah pengesahan APBD-P, berarti mulai bulan september (sementara tidak ada aturan yg membolehkan pelaksanaan anggaran mendahului perubahan). Perencanaan dilakukan, untuk membuat RAB dan Dokumen lelang (sementara terjadi pergeseran nilai alokasi per sekolah dari pola swakelola menjadi kontraktual), asumsi waktu 1 bln (apa mungkin?????). jika mungkin berarti bulan oktober dilelangkan, waktu lelang 1 bulan (jika tdk terjadi sanggahan) dan kontrak pelaksanaan bulan november. waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal 2 bulan (menurut prediksi kami tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan fisik) hal ini sangat rawan terjadi temuan aparat pemeriksa dan aparat hukum. Belum lagi peraturan menteri keuangan menyangkut tahapan pencairan dana yg harus dilakukan dalam 3 tahap (45%, 45%, 10%) apakah mungkin terealisasi ???? sementara batas akhir pencaairan dana tgl 15-20 desember 2010 (sedangkan fisik belum tentu selesai 100%) siapa yg akan disalahkan dan menanggung resikonya????.
Dalam hal ini pelaksana kegiatan di daerah dihadapkan pada 2 opsi, yaitu : melaksanakan kegiatan dengan resiko bersentuhan dengan masalah hukum “atau” tidak melaksanakan kegiatan dan dianggap tidak becus dengan kinerja buruk.
Saya berharap komentar saya ini diketahui banyak orang semoga dapat menjadi bahan renungan dan pertimbangan bagi pihak yg terkait dalam pembuat kebijakan. Salah hilaf mohon dimaafkan
@herry, saya berpihak pada Keppres No. 80 Tahun 2003 pak
Masalah waktu, sudah saya tuliskan pada komentar saya di atas, bahwa tim penyusun juklak sedang mengupayakan khusus DAK proses pembayarannya dapat dilakukan melewati tahun anggaran. Bagaimana mekanismenya, sebaiknya menunggu juklaknya itu sendiri. Dengan kebijakan ini, maka diharapkan permasalahan alokasi waktu dapat diselesaikan.
Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses pengesahan anggaran, silakan liat Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I, Angka 4. Yang dilarang itu adalah melakukan ikatan. Jadi, walaupun APBD-P belum disahkan tapi alokasi anggarannya sudah jelas, pelelangan sudah dapat dilaksanakan. Pengeluaran SPPBJ dan penandatanganan Kontrak menunggu APBD-P ditandatangani.
Kalimat terakhir saya keluarkan adalah, apabila segala jalan keluar ini sudah ada dan tidak bertentangan dengan hukum namun daerah juga tidak dapat melaksanakan dengan berbagai alasan lain, maka jalan amannya adalah silakan mengembalikan ke negara. Mudah-mudahan masih dapat dianggarkan untuk tahun 2011.
Kalau hanya sekedar untuk proyeksi sih seharusnya bisa saja, tapi kalau untuk pelaksnaaan real-nya, sebaiknya menunggu sampai lengkap.
@satriawan, keputusannya silakan dikembalikan ke daerah masing-masing pak. Tulisan saya di atas hanya menganjurkan
Klausul pengutamaan penyedia berdasarkan domisili sangat bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 pak, jadi saya yakin itu tidak akan dimunculkan. Yang benar adalah mengutamakan penyedia barang/jasa kecil.
Saya punya masalah yang ingin dipecahkan. Begini masalahnya Mas, perusahaan kami mengikuti tender pengadaan barang dengan pascakualifikasi di sebuah instansi pemerintahan. Pada waktu aanwijzing, panitia sepertinya tidak menguasai permasalahan dan tidak dapat mengendalikan peserta, bahkan terkesan didikte oleh pihak rekanan, seperti memberikan Rincian Anggaran Biaya dan HPS yang diminta oleh rekanan, padahal setahu saya hal ini seharusnya dirahasiakan sampai penanda tanganan kontrak dilakukan. Selain itu, pada waktu pembukaan dokumen, banyak terjadi hal-hal yang patut dicurigai bahkan seperti terkesan ada permainan antara beberapa rekanan dengan panitia. Dimana pada waktu itu, setelah batas waktu yang ditentukan dan acara diskorsing karena masuk waktu istirahat, masih ada dimasukan dokumen tanpa diketahui, sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan ditunda sampai keesokan harinya. Pada keesokan harinya, acara tersebut juga diwarnai dengan kericuhan dan ketidak puasan dari pihak rekanan bahkan sampai memanggil aparat yang berwajib untuk menertibkan sidang. Buntut dari kejadian ini, menyebabkan Pengguna Anggaran bermaksud membatalkan lelang dan akan mengulangi kembali lelang tersebut, karena terkesan ada KKN antara panitia dengan pihak rekanan tertentu. Berdasarkan Kepres hal ini memang diperbolehkan, namun yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sanksi yang diberikan kepada panitia tersebut? Dan jika ditender ulang, apakah semua panitianya harus diganti? Dan bagi kami selaku rekanan yang merasa dirugikan, apabila ingin menuntut kemanakah seharusnya tuntutan ini kami tujukan?
Untuk sementara sekian yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan mendapat balasan secepatnya?
Wassalam
@satriawan, kalau tidak memakai butir ke 4 asal bisa menjelaskan sesuai Keppres menurut saya sih tidak apa-apa pak
Tetapi memang harus disadari kondisi di daerah itu berbeda. SDM di beberapa daerah terbatas dan di daerah lain mungkin melimpah. Jadi harus ada pemetaan kualifikasi SDM sesuai dengan bidang agar dapat diikutkan ke dalam panitia PBJ sehingga tidak perlu membentuk tim teknis lagi.
@kakamiax, proses KY itu akan butuh waktu lama. Jadi khusus tahun 2010 ini sudah harus dilaksanakan. Untuk tahun 2011 mungkin bisa dilakukan proses perubahan aturannya sejak tahun ini
@nasri, kalau melihat tulisan saya sebelumnya yang bisa dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=868 memang ada beberapa kebingungan dalam proses DAK ini pak.
@bowo, itulah yang saya jelaskan di butir 1 tulisan saya ini pak
@Rani, sesuai Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab II, A, 1, m, 2, c, 2 maka panitia dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelelangan diulang dengan membentuk panitia yang baru serta dilarang mengikutsertakan panitia yang lama.
Penyedia barang/jasa belum dapat melakukan tuntutan apapun karena proses pengadaan belum berjalan. Yang dapat dilakukan adalah memberikan pelaporan mengenai dugaan KKN tersebut kepada institusi pengawasan setempat (Inspektorat Jenderal, atau Bawasda/BPKP)
@rama, maaf…sampai sekarang saya juga belum memiliki
Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada 30 hari, 4 minggu dan libur sabtu-minggu, maka total hari kerja yang bisa digunakan hanya 30 – 8 = 22 hari kerja.
Itu belum termasuk libur selain sabtu-minggu.
Jadi memang jatuhnya sekitar 1 bulan
@sapta, menurut saya, dalam juklak tersebut dan proses pelaksanaannya harus ada klausul waktu pelaksanaan dan pembayaran yang bisa melewati tahun anggaran. Namun, kalau itu terjadi, maka harus ada ijin lagi dari Menteri Keuangan
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 meliputi:
a.pelaksanaan secara swakelola oleh sekolah/satuan pendidikan;
b.penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c.pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi; dan
d.optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.
apakah surat edaran itu batal
terus surat edaran itu mas dapat dimana, karena sy cari disitus resminya yaitu http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/produk.html, tidak ada surat edaran tersebut
@marwan, SE tidak boleh bertentangan dengan UU, dan dengan adanya UU No. 1 Tahun 2010, maka SE sebelumnya dapat dinyatakan batal demi hukum. SE di atas saya peroleh dari rekan saya, kalau masalah web mungkin pengelola web tidak sering mengupdate
@santosbuchan, saya juga berkeinginan demikian, apabila sudah ada info resmi, maka segera saya posting dan bahas juga
Saya benar-benar tidak habis pikir dengan website resmi Mandikdasmen yang tidak ada informasi secuilpun berkaiatn dengan perubahan pelaksanaan DAK Pendidikan menyesuaikan UU No. 2 Tahun 2010, padahal ini masalah yang sangat penting buat semua penyelenggara pendidikan baik dari tingkat sekolah penerima DAK sampai ke Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Apa memang informasi ini sengaja disembunyikan ke publik atau tidak ada yang mengurusnya? Terima kasih
Masalah mengapa Mandikdasmen tidak menyampaikan, mungkin karena tidak ada yang mengurus pak. Mereka mungkin konsen ke persiapan fisik dokumennya jadi tidak berkomunikasi dengan penanggung jawab website sehingga belum di unggah
semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk pak Khalidmustafa. terima kasih atas segala informasi yang pak Khalid berikan. ada satu hal yang ingin saya tanyakan. perubahan mata anggaran dari blokgrant ke mata anggaran membuat saya agak bingung. seperti kita ketahui, untuk menyusun APBD, maka setiap departement harus mengisi DIP. dan semua itu dikerjakan sebelum APBD/N disahkan oleh DPRD/RI. sekarang tiba-tiba proyek DAK akan dibiayai APBD, padahal setiap item dalam APBD memiliki nilai prioritas proyek. ini pertanyaan bodoh dari saya pak, kalau proyek DAK ngambil dari APBD, proyek mana saja yang boleh di korbankan agar dananya bisa digunakan untuk membiayai proyek DAK ?. yang kedua, dana yang sebelumnya disediakan untuk proyek DAK, dikemanakan ?. mohon maaf bila pertanyaan saya ini kurang berkenan. nuhun.
Yang ada adalah dana pendamping DAK yang nilainya 10% yang memang berada pada pos APBD. Dana pendamping ini sudah ada sejak awal DAK digulirkan tetapi prosesnya melalui sistem hibah. Proses inilah yang MAK-nya diminta diubah oleh Surat Edaran di atas agar menjadi MAK Belanja Modal.
@Kakamiax, ucapan yang sama untuk anda yah
@Tendri, benar…kalau menggunakan aturan umum, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah pasti melewati tahun anggaran, oleh sebab itu butuh aturan khusus mengenai proses pengadaan DAK ini
@Adris, nah ini yang saya pertanyakan juga, ada 2 UU dengan aturan yang berbeda. Nanti kita lihat produk hukum terakhir untuk menjawab hal itu. Untuk Permendiknas, sepertinya akan diberikan bertepatan dengan Juknis DAK yang baru
Semoga Allah senantiasa memberikan kesahatan utk pa Khalid yg senantiasa pula memberikan informasi maupun pencerahan dlm blog ini.Waktu yg bergulir terus.., tak sabar rasanya tuk menyambut kehadiran sang Juknis baru. Rupanya kehadiran Perpres No.54 Th 2010 sbg pengganti kepres 80/2003 akan memjadi wacana baru bagi pelaksanaan DAK bid.pendidikan 2010, apa betul …? mohon kesabaran pak Khalid utk menjelaskannya..!! Wass.
Sepertinya Juknis belum menggunakan Perpres 54/2010, karena perencanaannya masih menggunakan Keppres 80/2003.
Kalau harus menunggu untuk menggunakan Perpres 54/2010, bisa lebih lama lagi nih juknisnya keluar
Saya pikir sih tetap berpedoman pada produk hukum terakhir yaitu UU No. 2 Tahun 2010.
Masalah juknis, saya juga masih belum tahu karena di Diknas tidak menangani hal ini.
Insya Allah kalau sudah ada informasi dan surat resminya, akan saya tuliskan juga disini
wassalam
Masalah transparansi dan akuntabilitas, Keppres 80/2003 atau yang sudah berubah menjadi Perpres 54/2010 hanyalah kumpulan aturan lelang yang tanpa makna kalau tidak dijalankan secara bertanggung jawab. Jadi, kalau mau lelang yang transparan dan akuntabel, jalankan aturan lelang secara penuh
@budi, wah…saya justru baru tahu ada surat tersebut pak. Apa bisa dikirim via email ke saya utk dipelajari ? Email saya adalah email@khalidmustafa.info
@roni, sampai sekarang fax-nya belum saya terima jadi saya belum bisa berkomentar
Menurut Bapak bagaimana menyikapi surat tsb di atas dan tindaklanjutnya bagaimana?? makasih
@adris, silakan pak, kalau melihat SE kemdagri hal ini sudah bisa dilaksanakan
@anto dan ahmad, saya mohon waktu untuk membuat postingan khusus tentang surat ini, agar bisa lebih jelas. Saat ini kesibukan lagi meningkat, mengurusi jawaban beberapa sanggahan banding yang ditujukan ke Mendiknas dan pemeriksaan permohonan penetapan pemenang oleh Menteri
1.apakah semua anggaran akan di kembalikan di pusat karna lelangnya di pusat?
2.apakah perusahaan yang boleh ikut harus ada syarat tersendiri/syarat khusus dan hanya di miliki oleh perusahaan besar saja.?
mohon masukan nya pak.khalid..?terimakasih
Kalau cuman kabar, saya masih belum bisa memberikan pendapat dan masukan.
Dan memang benar bahwa pelaksanaan DAK tetap akan dilelang di masing-masing kabupaten/kota dan tidak akan dilakukan terpusat.
Khusus masalah waktu pelaksanaan lelang yang mepet pada tahun anggaran, direncanakan khusus DAK akan dikeluarkan Surat Edaran 3 menteri (Mendiknas, Menkeu, dan Mendagri) yang berisi ijin pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran 2010.
Tetapi sekali lagi, ini semua masih menunggu surat resminya
Namun, perdebatan ini tidak akan kelar sebelum turunnya JUKNIS/JUKLAK pelaksanaan DAK Pendidikan 2010. Iyakan…
Oya pa Khalid, apakah SE Kemdagri itu positif akan “ditarik” lagi. Gimana dengan “nasib” daerah yang sudah bersiap-siap mengerjakan Proyek DAK 2010 contohnya kab. Malang-Jatim. silakan buka di :
http://pemilukadamalang.blogspot.com/2010/08/mendagri-beri-angin-segar-pelaksanaan.html.
terimakasih pa Khalid..
Yang jelas, kalau masalahnya adalah waktu pelaksanaan yang amat singkat karena terbentur batas akhir tahun anggaran, maka selayaknya sudah tidak perlu dikhawatirkan, karena info yang ada bahwa batas waktu akan diundurkan sampai tahun 2011.
Satu lagi yang membuat semakin puyeng adalah, pelelangan ini sudah pasti akan dilaksanakan pada bulan September, yang berarti sudah harus menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 sesuai pasal 132 ayat (1) perpres tersebut.
@anto, untuk juknis, baru saja dapat info bahwa Permendiknas dan Juknis terbaru dalam 1-2 minggu ini sudah dapat diperoleh, tapi baru untuk SMP saja. Yang SD masih terus disusun. Untuk Perpres 54/2010, baru saja disampaikan oleh Kepala LKPP, bahwa butuh 1-2 minggu lagi Perpres ini dapat diunduh pada laman LKPP karena masih di setneg untuk pencatatan lembaran negara.
Pasal 132
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1
Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
Di mohon Komentarnya. Terima Kasih
Jadi, pelelangan menurut Perpres 54/2010 boleh dilakukan sekarang, tapi baru wajib digunakan pada tanggal 1 Januari 2011
saya hanya minta informasi pak ada sebagian daerah sudah melaksanakan proses untuk dak pendidikan contohnya pak untuk Kabupaten Halmahera utara mereka tetap melaksanakan dengan proses Swakelola pak dan Kelihatannya sudah berjalan sedangkan ada daerah yang lain sudah dilaksanakan dengan lelang tinggal menunggu penetapan pemenang pak menurut bapak apakah itu nanti akan ada kendala atau tidak pak
terimakasih pak
@swakelola, sebenarnya yang terpenting bagi daerah adalah dasar hukumnya. Jadi silakan dilaksanakan menurut dasar hukum yang diterima. Kecuali kalau melaksanaan seenaknya tanpa dasar hukum yang jelas, itu yang bisa menjadi kendala saat pemeriksaan
http://lp3si.wordpress.com/2010/08/30/prosedur-pelaksanaan-dak-bidang-pendidikan-melanggar-aturan-pengadaan-barangjasa/
Kalau sudah ada yang punya, silakan diunggah dan dipelajari bersama
Terima kasih.
Saya baru bisa memberikan tanggapan kalau sudah memegang dokumennya
@kakamiax, iyah…saya juga menunggu infonya
pak khalid , saya minta informasi bapak ,Apa fungsi dan peranan ASPRI atau ASOSIASI PERS INDONESIA dalam kaitannya dgn pelaksanaan DAK bidang pendidikkan tahun 2010…???
Terimakasih tentang JUKLAK yang baru selesai di sosialisasikan,semestinya sudah dapat diinformasikan atau disebarluaskan/diumumkan.
Koq sampai ini belum ada kesan sepertinya ditutup-tutupi.
wass
Memang akan ada 2 jenis pelaksanaan, yaitu bagi yang sudah melakukan dengan mekanisme hibah sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2010, disilakan tetap melaksanakan sesuai Permendiknas No. 5 Tahun 2010. Hal ini karena UU tidak berlaku surut.
Tapi yang belum melaksanakan hingga setelah UU No 2 Tahun 2010 berlaku, diminta tunduk pada aturan Permendiknas No. 19 Tahun 2010 ini.
Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain.
Namun, konsorsium atau kemitraan ini tidak hanya berupa surat tugas, melainkan harus dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai Pasal 19 Ayat (1) Butir f “dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut”
Apabila pengadaannya adalah untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang non kecil atau bernilai di atas 2,5 M, maka KD yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm) sesuai Pasal 20 Ayat (4).
Masalah barang diambil dari mana, itu tidak diatur dalam pengadaan. Yang terpenting adalah barang tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Yang namanya lelang, itu sifatnya terbuka dan dapat diikuti oleh perusahaan manapun yang memiliki ijin dan kemampuan dalam bidang yang dilelangkan.
Apabila daam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyelewengan, yaitu barang yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang dilelangkan, itu bukan kesalahan lelangnya, melainkan kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen dan tim penerima barang yang menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai tersebut.
Juga aspek hukum yang tidak ditegakkan dan hanya berupa “pembiaran” yang menyebabkan hal seperti ini sudah berurat berakar.
atas segala salah dan khilaf
MINAL AIDIN WAL FAIZIN
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
apakah semuanya wajib diLelangkan?
trims
1. versi MS-Word :
http://www.easy-share.com/1912233341/Perpres 54-2010 (MS-Word).doc
2. versi Pdf :
http://www.easy-share.com/1912233361/Perpres 54-2010 (pdf).pdf
Nanti kalau ada kabarnya akan saya upload juga ke blog ini
Masalah pengesahan, setahu saya juga dilakukan secara terbuka, dengan meminta penerbit untuk memasukkan judul buku dan sampel buku yang nantinya akan dinilai oleh tim Pusat Perbukuan bekerjasama dengan beberapa Universitas Pendidikan. Jadi, saya berpikir positif saja bahwa apapun hasilnya sudah pasti itu yang terbaik.
Tapi karena saya juga tidak paham seluk beluk buku lebih dalam dan hanya paham kepada prosedur pelelangan, hanya ini yang bisa saya bantu agar proses lelangnya tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
?
( utk permen no. 18/2010 )
Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
http://www.ziddu.com/download/11649005/Permendiknasnomor18Th.2010JuknisDAKPendidikanSD.pdf.html
Terima kasih untuk pemilik website:
http://bm-09.blogspot.com
1. Di Jukdis Permendiknas No. 19 Thn 2010,sudah dialokasikan biaya utk masing masing kegiatan/komponen, misalnya, Alat Peraga Bahasa sebesar Rp.150.000.000, Alat Laboratorium IPA sebesar 50.000.000,- Alat Matematika sebesar 5.000.000,- yang mau saya tanyakan: apakah per kegiatan tsb dijadikan menjadi satu paket? misalnya kalau di satu SKPD jumlah sekolah SMP mendapat Lab Bahasa sebanyak 20 sekolah yang berarti total kegiatan utk Lab Bahasa sebesar Rp.3.000.0000, apakah harus disatukan menjadi satu paket utk lab bahasa utk di tenderkan? tanpa bisa di pecah?
2. Saya dapat saya info di suatu daerah, bahwa semua alat peraga diluar buku disatukan menjadi satu paket, apakah bisa seperti itu pak?
3. Untuk pelaksanaan tender DAK TA 2010, apakah panitia masih bisa mempergunakan Kepres 80? atau wajib menggunakan perpres 54? mhn diulas pak.Terima kasih sebelumnya.
T.kasih
1. Ketentuan umum pemaketan pekerjaan harus mengikuti persyaratan pada Pasal 24 Ayat (2) Perpres 54/2010 yaitu: “Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.”
Dari kalimat ini jelas bahwa ketentuan pemaketan itu mengacu kepada:
a. sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil;
b. memperhatikan prinsip efisiensi;
c. mengedepankan persaingan sehat;
d. kesatuan sistem;dan
e. kualitas kemampuan teknis.
Disini terlihat bahwa pemaketan lab.bahasa harus dilakukan dengan mempertimbangkan usaha kecil (nilai dibawah 2,5 M menurut perpres 54/2010), harus efisien (jangan sampai digabungkan atau dipisahkan justru malah lebih merepotkan dalam pelaksanaan), kesatuan sistem (jgn sampai ada pengadaan terpisah yg mengancam sistem ini tidak berfungsi secara keseluruhan), dan kualitas kemampuan teknis (mengedepankan kemampuan teknis penyedia, khususnya ijin usaha yang sesuai)
2. Khusus untuk yang dilarang dalam pemaketan sesuai Pasal (3) Perpres 54/2010 adalah:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Jadi yang penting diperhatikan adalah paket alat peraga itu sebaiknya dipaketkan sebanyak mungkin untuk usaha kecil, kemudian pemaketannya disesuaikan dengan klasifikasi barang berdasarkan ijin usaha penyedia barang/jasa.
3. Untuk penggunaan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 silakan mengacu kepada Pasal 132 Perpres 54/2010. Intinya, disilakan memilih menggunakan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 tetapi jangan menggabungkan keduanya
4. Spesifikasi yang diminta adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen pengadaan. Jadi spek tersebut harus dimasukkan dalam dokumen sebagai spesifikasi teknis.
5. Persyaratan untuk menunjukkan barang bahkan membuktikan bahwa barang tersebut dapat berfungsi adalah bagian dari klarifikasi sesuai dengan Lampiran I Keppres 80/2003 Bab II, A, 1, e, 7, f, 10 atau Lampiran II Perpres 54/2010 B, 1, f, 9, d.
Jadi tidak melanggar.
Keppres 80/2003
1. PL bisa dilakukan untuk nilai dibawah 50 Juta
2. PML dilakukan untuk nilai 50 – 100 juta
Perpres 54/2010
1. PL tanpa batasan nilai, tetapi hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu atau barang khusus
2. PML dihapuskan, kecuali untuk Pekerjaan Konstruksi
Khusus untuk perpres 54/2010, silakan dibaca perpresnya secara detail.
menurut bpk kira2 konsorsium apa saja yang baik untuk kami kerja sama dalam pelaksanaan dak. artinya barangnya berkualitas dan cepat disediakan, mksh
Mohon maaf saya tidak mengenal konsorsium apapun dan tidak bisa membantu dalam hal tersebut.
@Andriyanto, boleh dituliskan apa saja yang belum dipahami pak ? Agar bisa saya ulas disini secara mendalam ?
Pada prinsipnya pelelangan sederhana sama dengan pelelangan umum, kecuali waktu pelaksanaan pengumumannya hanya 3 hari. Tahapan pelaksanaan dapat dilihat pada Lampiran II Perpres 54/2010.
Khusus masalah dokumen lelang, saat ini LKPP belum menyelesaikan Standar Bidding Dokumen (SBD) sesuai dengan amanat Perpres 54/2010, jadi silakan tetp menggunakan Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN) yang dimodifikasi sesuai Perpres 54/2010.
Artikel tersebut memang saya tulis sewaktu Perpres 54/2010 belum ada pak
BTW, yg DAK SMK gmn Bos.
TQ
@Ruky, DAK hanya untuk SD dan SMP pak. Kalau SMK itu menggunakan mekanisme Blockgrant
Untuk jenis dan judul bukunya, silakan menghubungi Pusat Perbukuan
Benar, kalau ada perubahan spek, maka itu dapat dianggap melanggar Permendiknas No. 19 Tahun 2010 Pasal 1. Silakan dilaporkan ke Mendiknas dengan ditembuskan ke Dirjen MPDM dan Itjen Kemdiknas
@cindy, prematur kalau mengambil kesimpulan seperti itu. lelang/tender justru adalah upaya untuk menghindari permainan dalam pengadaan barang/jasa. Coba bayangkan apabila tidak ada lelang, tapi dibeli sendiri seenaknya, maka sudah pasti permainan akan lebih besar kemungkinannya
@mercy, pemaketan pekerjaan harus memperhitungkan kemampuan teknis, yang berarti dalam pemaketan pekerjaan tidak boleh digabungkan antara jenis barang/jasa yang berbeda. Jadi, tidak boleh menggabungkan buku, alat peraga, dan TIK dalam satu paket, karena kemampuan teknis perusahannya pasti berbeda-beda.
Yang tepat adalah mengupulkan berdasarkan jenis barang, misalkan buku 1 paket, alat peraga 1 paket, dan TIK 1 paket. Masalah apakah digabungkan untuk 1 kabupaten, atau per-sekolah, atau dipecah per-kecamatan/zona, disesuaikan dengan kebijakan dinas pendidikan setempat.
pengadaan buku, apakah untuk selebihnya bisa diambil ditahun berikutnya ?? Ato bagaimana pak…??
Nuwun..
kalau sudah ada dimana kami bisa mendapatkannya…??
Terima kasih atas bantuannya….
@Adi, bukan verifikasi, melainkan surat dukungan. Dan hal tersebut dibolehkan oleh Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010. Hal ini agar ada jaminan bahwa perusahaan yang ikut dapat memasukkan barang sesuai yang diminta dan produsen alat tersebut mendukung “after sales service”-nya.
@mercy, sudah ada kok. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota seluruh Indonesia sudah diundang ke Jakarta untuk sosialisasi aturan tersebut
@boy, saya sampai saat ini masih belum menerima
berikutnya dalam hal dukungan penerbit apakah diambil dari seluruh penerbit atau bisa mewakili 1 konsorsium saja, mksh pak.
@Prastiwi, kalau bisa sih dalam dokumen lelang, buku tersebut langsung didistribusikan oleh Penyedia Barang ke sekolah penerima. Sehingga di dalam HPS sudah memperhitungkan biaya pengiriman.
@Adris, Permendiknas tentang alat peraga SD memang terpisah dari Permendiknas No. 18 Tahun 2010. Pelelangan silakan dipisahkan antara bangunan, buku, dan alat peraga, jangan digabung menjadi satu. Untuk pelelangan di tahun 2010 dan pelaksanaan tahun 2011, mohon dipastikan bahwa pelaksanaan tersebut dapat dibayarkan dengan menggunakan anggaran yang ada. Kalau bisa, silakan dilaksanakan
@Yanto, penyalurannya sekaligus.
@Yanto, yang terpenting adalah harus ada kepastian anggaran untuk membiayai paket yang akan dilelangkan. Jadi silakan dilakukan bertahap per-paket lelang. Seperti yang kita ketahui, DAK terdiri atas rehab bangunan, buku, alat peraga pendidikan, dan TI. Apabila dana yang cair atau dapat dipastikan tersedia baru untuk bangunan, maka silakan umumkan untuk bangunan. Kecuali kalau kepastian anggaran sudah tersedia, maka silakan dilelangkan sekaligus.
Terima kasih. Salam
sedangkan untuk pengadaan lainnya, selain buku, dipecah-pecah ke dalam 75 paket dalam bentuk pengadaan langsung. Begitu juga untuk pekerjaan fisik (bangunan), yang dibuat ke dalam 69 paket dengan metode pengadaan langsung.
dalam DAK pendidikan 2010 di daerah kami, hanya 4 paket saja (yang di lelang/tender. sedangkan yang lainnya dilakukan dengan pengadaan langsung karena nilainya dibawah Rp100 juta.
apakah hal ini bukan termasuk memecah pemaketan untuk menghindari lelang? sebagaimana yang didiskusikan sebelumnya? mohon tanggapannya…terimakasih.
@halik, sampai saat komentar ini saya tulis, SBD belum dikeluarkan oleh LKPP
@Bamzspeed, boleh tahu…disana menggunakan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 ? Yang jelas, tidak boleh ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya ikatan.
@ian, dana ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan Kab/Kota dan dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
@gafar, silakan ditanyakan alasan pemecahannya pak. Yang jelas, kok buku tidak dipecah dan fisik serta alat lainnya dipecah. Menurut saya sih, itu sudah termasuk memecah pemaketan untuk menghindari lelang.
namun adalagi yang menjadi kurang jelas bagi saya pak, dalam lampiran II Permendagri 18/2010, disitu dijelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan buku senilaiRp95.000.000 per sekolah. Dapatkah nilai anggaran tersebut dikurangi dan dipindahkan untuk biaya pembangunan perpustakan dan mebeler? sebab, anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan mebeler yang hanya senilai Rp80 juta itu tidak cukup, sehingga dana untuk buku dikurangi dan dipindahkan untuk biaya perpustakaan dan mebeler? (ini khusus DAK SD paket I pak).
Artinya, jumlah 840 judul untuk Buku Pengayaan, 80 judul untuk buku Referensi dan 50 judul untuk buku Panduan Pendidik tersebut itu terpaksa tidak bisa dipenuhi, karena harus dipindahkan dananya untuk membangun perpustakaan dan mebelernya. Terimas kasih atas tanggapan dan penjelasannya.
padahal Pencairan hanya bisa dicairkan selambat-lambatnya tanggal 10-15 Desember 2010.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai Papua